Fenomena Birokrasi di Indonesia

Saat ini fenomena birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Seperti yang sudah-sudah, yang terjadi dalam birokrasi adalah kurang baiknya mutu pelayanan (pelayanan yang berbelit-belit dan membosankan kepada masyarakat), belum efisien dalam pelayanan, belum berorientasi terhadap masyarakat. Adanya budaya sungkan, takut terhadap atasan, dan ABS (Asal Bapak Senang). Pemerintah banyak mempolitisasi semuanya, tak ada perkembangan menuju kearah yang lebih baik, justru lebih banyak terjadi money pilitik. Hadirnya partai politik dalam sistem pemerintahan berpengaruh pada sistem birokrasi pemerintah, yang kemudian menyebabkan susunan birokrasi pemerintah bukan hanya diisi oleh para birokrat karier tetapi juga pejabat politik. Dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi menjadikan mesin birokrasi menjadi sedemikian berat menjalankan fungsinya, birokrasi menghadapi kendala profesionalitas dan dimanfaatkan para politisi demi kepentingan sesaat, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, menjunjung kepentingan golongan diatas kepentingan masyarakat.

 Adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Neotisme) di dalam birokrasi juga menghambat birokrasi untuk melakukan pelayanan publik dengan baik. KKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat birokrasi tetapi juga masyarakat luar. Hal itu diakibatkan karena penegakkan hukum yang lemah dan kurang tegas, yang kemudian menyebabkan kondisi indonesia semakin terpuruk dalam birokrasinya (Hasil survey PERC Political and Economic Risk Consultancy yang berpusat di Hongkong dengan responden eksekutif bisnis ekspatriat menetapkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai sistem birokrasi terburuk kedua di Asia. Survey tersebut meranking 12 negara kunci dan kawasan dalam skala satu sampai sepuluh, dimana sepuluh merupakan nilai terburuk)

Hal-hal yang terjadi di dalam birokrasi seperti pendapat Guru Besar Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia (UI), Eko Prasodjo, menyatakan bahwa masalah birokrasi yang dominan di Indonesia justru terletak pada sumber daya manusia yang tidak kompeten. Dinno Patti Djalal dalam bukunya Harus Bisa hal 77 dikatakan bahwa di Indonesia, birokrasi bisa menjadi masalah karena berbagai hal:

• kecenderungan untuk memelihara masalah ketimbang menyeleseikannya
• lebatnya kepentingan pribadi dalam sistem birokrasi yang praktis memenjarakan masalah dari solusi
• kecenderungan birokrat untuk cari selamat (safety player) sehingga mereka cenderung lari, menguburkan kepala atau mengacuhkan masalah
• lemahnya inovasi.banyak birokrat yang tengggelam dalam rutinitas yang menjemukan,yang menjadikan birokrat mirip robot.
• lemahnya sistem rekruitmen dan promosi. karena faktor gaji, para pencari kerja baru lebih terdorong masuk swasta.sementara itu tidak jarang birokrat yang idealis dan unggul yang terlantar karena sistem promosi yang carut marut dan tidak dikaitkan dengan prestasi
• masih banyak tipe aparat yang ingin dilayani ketimbang melayani masyarakat ,sehingga dalam setiap situasi mereka hanya memperhitungkan "saya dapat apa?" 

Solusi dari masalah-masalah dalam Birokrasi

Solusi dari fenomena-fenomena birokrasi yang tejadi di Indonesia adalah perlunya reformasi birokrasi. Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja birokrasi. Hal ini perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance.

Target dan sasaran reformasi birokrasi ada lima hal. Pertama, terbentuknya birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Ketiga, birokrasi yang transparan yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

Pola birokrasi yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan masyarakat harus segera ditinggalkan, dan kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, transparan, akuntabel, professional dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi perlu menyentuh hal hal yang menyangkut rekruitmen CPNS yang terbuka bagi masyarakat dan bebas dari manipulasi, perampingan birokrasi, promosi jabatan yang transparan dan perbaikan kesejahteraan aparatur Negara, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Undang undang yang menjadi penegak hukum atas perbaikan tata laksana pemerintahan.